AMELIA, Riza (2016) Peranan Ombudsman Republik Indonesia dalam Mencapai Pemerintahan Good Government. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-RIZA AMELIA-E1A110030 -2016.pdf Download (603kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-RIZA AMELIA-E1A110030 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (899kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK- RIZA AMELIA-E1A110030 -2016.pdf Download (696kB)
	PDF (BabI) BAB I-RIZA AMELIA-E1A110030 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 6 August 2026. Download (775kB)
	PDF (BabII) BAB II-RIZA AMELIA-E1A110030 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 6 August 2026. Download (868kB)
	PDF (BabIII) BAB III-RIZA AMELIA-E1A110030 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 6 August 2026. Download (687kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-RIZA AMELIA-E1A110030 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V-RIZA AMELIA-E1A110030 -2016.pdf Download (604kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-RIZA AMELIA-E1A110030 -2016.pdf Download (612kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Peranan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mencapai Pemerintahan Good Government”. Latar belakang penelitian ini adalah masih banyak pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan publik kurang maksimal padahal tugas pemerintah adalah melayani rakyat untuk mencapai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang makmur dan sejahtera. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normtif, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan pendekatan legis positivis, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah normative kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemerintahan daerah mempunyai wewenang seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri akan tetapi kewenangan tersebut tidak disertai dengan adanya lembaga pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Hampir di semua Pemerintahan yang ada di daerah-daerah telah mengalami maladministrasi. Kemudian dibentuklah lembaga pengawasan eksternal yang independen dan bebas dari campur tangan kepentingan pihak manapun lembaga itu bernama Ombudsman Republik Indonesia. Peranan Ombudsman Republik Indonesia dalam mencapai Pemerintahan Good Government adalah melakukan kegiatan dalam pemerintahan yaitu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan berbagai cara seperti: laporan, sosialisasi, jaringan, kegiatan penilaian kepatuhan, supervisi, kerjasama dan penegakan integritas. Dengan kegiatan kinerja yang dilakukan Ombudsman menjadikan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik menerapkan dasar-dasar hukum yaitu: 1.) transparansi, 2.) akuntabilitas, 3.) responsibilitas, 4.) independensi, serta 5.) kesetaraan dan kewajaran, sehingga tercapai Pemerintahan Good Government. Upaya Ombudsman Republik Indonesia mencapai Pemerintahan Good Government adalah Ombudsman Republik Indonesia melakukan 2 cara yaitu: 1) cara pasif yaitu menunggu laporan datang, 2) dapat menangani layanan publik tanpa laporan dari masyarakat, serta didukung peningkatan pendidikan dan pelatihan sehingga pengawasan pelayanan publik lebih maksimal untuk tercipta Pemerintahan Good Government.

Actions (login required)

View Item