ARIFIN, Karina Nur (2025) Politik Implementasi Kebijakan E-Government Melalui Aplikasi Jakarta KINI (JAKI) di DKI Jakarta. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Karina Nur Arifin-F1D021076-Skripsi-2025.pdf.pdf Download (248kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Karina Nur Arifin-F1D021076-Skripsi-2025.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (705kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Karina Nur Arifin-F1D021076-Skripsi-2025.pdf.pdf Download (273kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Karina Nur Arifin-F1D021076-Skripsi-2025.pdf.pdf Restricted to Repository staff only until 19 August 2026. Download (268kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Karina Nur Arifin-F1D021076-Skripsi-2025.pdf.pdf Restricted to Repository staff only until 19 August 2026. Download (262kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Karina Nur Arifin-F1D021076-Skripsi-2025.pdf.pdf Restricted to Repository staff only until 19 August 2026. Download (259kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Karina Nur Arifin-F1D021076-Skripsi-2025.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (383kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Karina Nur Arifin-F1D021076-Skripsi-2025.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (259kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Karina Nur Arifin-F1D021076-Skripsi-2025.pdf.pdf Download (255kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses politik implementasi kebijakan E-government di DKI Jakarta yang diwujudkan melalui kanal pengaduan terintegrasi bernama JakLapor. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa implementasi kebijakan, terutama yang menuntut koordinasi lintas sektor, tidak pernah berlangsung dalam ruang yang steril dari dinamika kekuasaan, kepentingan, dan potensi ego sektoral. Kondisi ini menuntut adanya strategi politik yang tepat untuk mengamankan jalannya kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Teknik penentuan informan dilakukan melalui purposive sampling. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan menggunakan kerangka teori kebijakan publik dan teori implementasi kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempuh langkah strategis melalui pembentukan BLUD Jakarta Smart City sebagai pusat kendali, penguatan legitimasi hukum melalui SK Sekda No. 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi CRM, serta penerapan insentif berbasis kinerja seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk mendorong kepatuhan ASN. Political will dari pimpinan daerah, terutama Gubernur dan Sekretaris Daerah, berperan sebagai faktor kunci dalam menjaga konsistensi kebijakan di tengah dinamika birokrasi. Adapun hambatan yang diidentifikasi mencakup tantangan teknis pada integrasi aplikasi antar perangkat daerah dan keterbatasan pemahaman publik mengenai kewenangan pemerintah daerah. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa implementasi kebijakan publik tidak hanya berlandaskan prosedur normatif, melainkan merupakan proses politik yang membutuhkan kalkulasi strategis dalam mengelola kepentingan dan mengoptimalkan hasil program secara berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item