FARAHIANI, Sita (2025) Keabsahan Akta Jual Beli Tanah karena Penyalahgunaan Keadaan (Studi Putusan Nomor 3406 K/Pdt/2019). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER_E2B023018_SITA FARAHIANI.pdf Download (152kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS_E2B023018_SITA FARAHIANI.pdf Restricted to Repository staff only Download (852kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK_E2B023018_SITA FARAHIANI.pdf Download (132kB)
	PDF (BabI) BAB I_E2B023018_SITA FARAHIANI.pdf Restricted to Repository staff only until 1 September 2026. Download (403kB)
	PDF (BabII) BAB II_E2B023018_SITA FARAHIANI.pdf Restricted to Repository staff only until 1 September 2026. Download (549kB)
	PDF (BabIII) BAB III_E2B023018_SITA FARAHIANI.pdf Restricted to Repository staff only until 1 September 2026. Download (273kB)
	PDF (BabIV) BAB IV_E2B023018_SITA FARAHIANI.pdf Restricted to Repository staff only Download (414kB)
	PDF (BabV) BAB V_E2B023018_SITA FARAHIANI.pdf Download (145kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA_E2B023018_SITA FARAHIANI.pdf Download (175kB)

Abstract

Akta Jual Beli (AJB) adalah dokumen otentik yang sah jika dibuat oleh PPAT sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Nomor 37 Tahun 1998. PPAT wajib memeriksa dokumen, serta membacakan dan menjelaskan isi akta di hadapan pihak-pihak dan saksi. Pelanggaran prosedur, seperti penandatanganan blangko kosong, dapat membuat akta batal dan menimbulkan sanksi administratif atau pidana, seperti dalam Putusan No. 3406 K/Pdt/2019 yang melibatkan pemalsuan data dan pembuatan akta tanpa kehadiran pihak terkait. Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk menganalisis dan megkaji yang pertama Keabsahan Akta Jual Beli tanah yang tidak dibacakan terlebih dahulu oleh PPAT dalam Putusan Nomor 3406 K/Pdt/2019 dan Tanggung Jawab PPAT terhadap Akta Jual Beli tanah yang tidak dibacakan terlebih dahulu oleh PPAT dalam Putusan Nomor 3406 K/Pdt/2019. Metode penelitian menggunakkan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Spesifikasi penelitian menggunakan analisis preskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Metode penyajian data dalam bentuk teks naratif. Analisis data menggunakan analisis normative kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Keabsahan Akta Jual Beli dalam Putusan No. 3406 K/Pdt/2019 yang dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali No. 1019 PK/Pdt/2021 dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil dan materil. PPAT tidak membacakan akta sebelum penandatanganan, melanggar Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016. Selain itu, tidak ada kesepakatan sah antar pihak sehingga terdapat indikasi penyalahgunaan keadaan, melanggar Pasal 1320 KUHPerdata. Secara formil, akta tidak memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata karena tidak dibuat sesuai prosedur oleh pejabat berwenang. Padahal, Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan peralihan hak atas tanah melalui jual beli wajib dibuktikan dengan akta PPAT. Oleh karena itu, Akta Jual Beli No. 022/2011 dianggap tidak otentik, dan menurut Pasal 1869 KUHPerdata hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan bila ditandatangani para pihak. Dalam Putusan Nomor 3406 K/Pdt/2019, PPAT dimintai pertanggungjawaban secara perdata karena membuat akta jual beli yang cacat hukum, sehingga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, PPAT dapat dimintakan ganti rugi jika terbukti adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kerugian. Akta yang telah dibuat oleh PPAT dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan.

Actions (login required)

View Item