WIJAYANTI, Wening (2025) Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil Pascakebijakan Penyetaraan Jabatan Di Kabupaten Purbalingga. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1-Cover_Wening Wijayanti_F2A023014_Tesis_2025.pdf Download (368kB)
	PDF (Legalitas) 2-Legalitas_Wening Wijayanti_F2A023014_Tesis_2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (906kB)
	PDF (Abstrak) 3-Abstrak_Wening Wijayanti_F2A023014_Tesis_2025.pdf Download (361kB)
	PDF (BabI) 4-Bab I_Wening Wijayanti_F2A023014_Tesis_2025.pdf Restricted to Repository staff only until 1 September 2026. Download (403kB)
	PDF (BabII) 5-Bab II_Wening Wijayanti_F2A023014_Tesis_2025.pdf Restricted to Repository staff only until 1 September 2026. Download (456kB)
	PDF (BabIII) 6-Bab III_Wening Wijayanti_F2A023014_Tesis_2025.pdf Restricted to Repository staff only until 1 September 2026. Download (393kB)
	PDF (BabIV) 7-Bab IV_Wening Wijayanti_F2A023014_Tesis_2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) 8-Bab V_Wening Wijayanti_F2A023014_Tesis_2025.pdf Download (138kB)
	PDF (DaftarPustaka) 9-Daftar Pustaka_Wening Wijayanti_F2A023014_Tesis_2025.pdf Download (368kB)
	PDF (Lampiran) 10-Lampiran_Wening Wijayanti_F2A023014_Tesis_2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (372kB)

Abstract

Kebijakan penyederhanaan birokrasi diimplementasikan dengan cara memangkas jabatan administrasi yang disetarakan menjadi jabatan fungsional. Pada proses penyederhanaan struktur organisasi telah ditetapkan kriteria umum mengenai unit organisasi yang dapat dipertahankan dan yang dapat disederhanakan. Penyetaraan jabatan dilaksanakan tanpa memperhatikan jenjang pangkat dan golongan ruang yang melekat pada pejabat administrator dan pengawas yang akan disetarakan. Namun demikian pada penerapanya, penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional di Kabupaten Purbalingga menimbulkan gejolak dari PNS pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Beberapa PNS yang jabatannya disetarakan merasa dirugikan dengan alasan salah penempatan jabatan dan jenjang jabatan fungsional yang tidak sesuai dengan pangkat golongan PNS tersebut. Mekanisme penetapan jabatan fungsional di Kabupaten Purbalingga terkesan mengejar deadline sehingga menyebabkan dalam penentuan dan penempatan jabatan fungsional banyak ketidaksesuaian. Jabatan fungsional yang diemban hasil penyetaraan jabatan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) masing-masing OPD. Sehingga diperlukan kajian mengenai pengembangan karir PNS jabatan fungsional hasil dari penyetaraan jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang terdampak kabijakan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dengan melibatkan beberapa instansi terkait. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan fokus pada career goals, career planning, dan career development. Pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dari informan penelitian yang terdiri dari; Analis Kebijakan Ahli Muda dan Madya; Analis SDM Aparatur Ahli Muda; Aerencana Ahli Muda. Hasil penelitian menunjukkan proses penyetaraan jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga dilakukan berdasarkan pola karir yang berlaku dan tidak mengganggu karir jangka panjang serta organisasi memberikan dukungan untuk mencapai tujuan karir. Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam proses penyetaraan jabatan, sudah mengambil langkah-langkah diantaranya ialah penetapan tujuan karir, perencanaan karir dan pengembangan karir dan pasca penyetaraan jabatan, telah melakukan pelatihan dan bimbingan untuk memastikan proses penyetaraan jabatan sesuai dengan tujuan.

Actions (login required)

View Item