KINANTI, Aninda Sekar (2017) Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Terkait Produk Cacat Tersembunyi di PT. Maxindo Internasional Nusantara Indah dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta No.002/A/BPSK-DKI/IX/2012. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (104kB) | Preview
	PDF (Legalitas) legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (456kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (93kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (96kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (303kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (89kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar pustaka_1.pdf Download (93kB) | Preview

Abstract

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia sekarang ini sudah mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat. Terutama masalah terkait kerugian konsumen akibat mengkonsumsi produk cacat tersembunyi. Perlindungan hukum merupakan salah satu upaya agar tujuan hukum dapat tercapai yaitu terpeliharanya keamanan dan ketertiban sehingga dapat menjamin kepastian hukum.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait produk cacat tersembunyi di PT. Maxindo Internasional Nusantara Indah dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta No.002/A/BPSK-DKI/IX/2012 berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang yang bersifat deksriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan ialah mentode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim sudah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen atas tindakan pelaku usaha yang melanggar Pasal 7 hururf a, huruf b dan huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dilihat dari kurangnya itikad pelaku usaha dalam menangani keluhan-keluhan penggugat, kurangnya keterbukaan informasi, serta melanggar Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena menjual barang yang mengandung cacat tersembunyi. Hal tersebut menyebabkan hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, kemanan dan keselamatan, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur, dan hak untuk didengar pendapat dan keluhannya dilanggar.

Actions (login required)

View Item