RAHARJO, Dimas Putra Rahmatullah (2017) Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Kelistrikan sebagai Konsumen atas Kerugian Akibat Biaya Administrasi dari Sistem Payment Point Online Bank (PPOB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi terhadap Putusan MA Nomor 773 K/PDT.SUS-BPSK/2015). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (21kB)
	PDF (Legalitas) Lembar pengesahan_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (551kB)
	PDF (Abstrak) abstrak.pdf Download (162kB)
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (252kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (307kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (242kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (232kB)
	PDF (BabV) Bab V.pdf Restricted to Repository staff only Download (9kB)
	PDF (Daftarpustaka) daftar pustaka.pdf Download (80kB)

Abstract

Penelitian ini mengambil judul “Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa kelistrikan sebagai konsumen atas kerugian akibat biaya administrasi dari sistem Payment Point Online Bank (PPOB) berdasarkan Undang-Undang Nomor8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan MA Nomor 773K/PDT.SUS-BPSK/2015)”. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimanaperlindungan hukum terhadap pengguna jasa kelistrikan akibat adanya biaya administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa buku-bukuliteratur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan situs-situs.Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, dimana menjelaskan uraian-uraian fakta hukum kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian yang ada. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor773 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 27 Januari 2016 adalah Menolak permohonan Kasasi PT PLN Batam dan harus mengembalikan uang biaya administrasi bankyang dibayarkan oleh Eliyas Langoday selaku konsumen jasa kelistrikan. PutusanHakim tersebut sudah sesuai karena PT PLN Batam sudah melanggar hak konsumen berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan Konsumen tentang informasi yang benar, jelas, dan jujur dan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Actions (login required)

View Item