OKTAVIRATIH, Oktaviratih (2018) Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap Manajemen Aparatur Sipil Negara dalam Mencegah Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (217kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (470kB)
	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (297kB)
	PDF (BabI) BabI_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (451kB)
	PDF (BabII) BabII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (531kB)
	PDF (BabIII) BabIII_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (247kB)
	PDF (BabIV) BabIV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BabV_1.pdf Download (228kB)
	PDF (DaftarPustaka) DaftarPustaka_1.pdf Download (390kB)

Abstract

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik bertujuan mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pengawasan KASN terhadap manajemen ASN khususnya dalam mencegah praktik KKN dan bagaimana tindak lanjut hasil pengawasan KASN tersebut. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dilengkapi data primer sebagai tambahan referensi yang berupa Laporan kinerja KASN. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan KASN terhadap Manajemen ASN dalam mencegah Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dilakukan dalam pengawasan terhadap nilai dasar, kode etik dan koe perilaku, pengawasan netralitas ASN, serta Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui seleksi terbuka yang berpedoman terhadap pengawasan yang dibagi menjadi dua yaitu proaktif dan reaktif. Tindak lanjut hasil pengawasan berupa rekomendasi yaitu bisa ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang, apabila ada rekomendasi hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti maka Presiden berwenang menjatuhkan sanksi.

Actions (login required)

View Item