NISA, Radya Khoirun (2025) Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Negeri Purwokerto. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Radya Khoirun Nisa-F1B021046-Skripsi-2025.pdf Download (113kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Radya Khoirun Nisa-F1B021046-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (521kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Radya Khoirun Nisa-F1B021046-Skripsi-2025.pdf Download (180kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Radya Khoirun Nisa-F1B021046-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 24 January 2026. Download (297kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Radya Khoirun Nisa-F1B021046-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 24 January 2026. Download (374kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Radya Khoirun Nisa-F1B021046-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 24 January 2026. Download (247kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Radya Khoirun Nisa-F1B021046-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (705kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Radya Khoirun Nisa-F1B021046-Skripsi-2025.pdf Download (188kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Radya Khoirun Nisa-F1B021046-Skripsi-2025.pdf Download (245kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Radya Khoirun Nisa-F1B021046-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Purwokerto merupakan langkah positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang prima. Namun pada praktiknya, masih terdapat kendala seperti waktu pelayanan yang lambat, sulitnya pemahaman alur prosedur layanan, dan ketersediaan informasi yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Masalah tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance seperti transparansi, partisipasi, responsivitas, akuntabilitas, dan rule of law belum dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip good governance dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan di Pengadilan Negeri Purwokerto. Penelitian menggunakan lima indikator good governance oleh United Nation Development Program. Pertama, transparansi yang memuat keterbukaan informasi dan kemudahan mengakses informasi. Kedua, partisipasi yang memuat keterlibatan masyarakat, tindak lanjut masukan dan kritikan, serta sosialisasi dan konsultasi publik. Ketiga, responsivitas yang terdiri dari daya tanggap serta waktu pelayanan. Keempat, akuntabilitas yang memuat kesesuaian pelayanan serta tanggung jawab pelayanan, serta rule of law menjadi indikator terakhir yang memuat kesamaan dalam pelayanan serta prosedur untuk kelompok khusus. Penelitian dilakukan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Purwokerto dengan melibatkan hakim pengawas PTSP, petugas PTSP, pegawai informasi, pegawai kepaniteraan hukum, serta masyarakat sebagai sasaran penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, serta dengan teknik pusposive sampling sebagai teknik pengambilan sampel. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian diolah dengan metode analisis data Miles, et al. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek akuntabilitas, Pengadilan Negeri Purwokerto sudah menjalankan layanan sesuai dengan standar operasional yang berlaku dan senantiasa melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan yang dijalankan. Sedangkan pada aspek rule of law, Pengadilan Negeri Purwokerto menyediakan layanan yang ramah bagi kaum rentan dan tidak memberikan diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu. Akan tetapi, pada tiga prinsip yaitu transparansi, partisipasi, dan responsivitas terdapat beberapa kendala seperti kurang dimanfaatkannya website dan sosial media sebagai sumber informasi, kurang intensifnya sosialisasi yang dilakukan sebagai bahan masukan, serta masalah berkaitan dengan waktu layanan. Kesimpulan penelitian ini yaitu Pengadilan Negeri Purwokerto telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan rule of law dengan baik. Akan tetapi masih terdapat kendala dalam penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan responsivitas terutama berkaitan dengan pemberian kelengkapan informasi, sosialisasi, dan waktu pelayanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan agar penerapan prinsip good governance lebih maksimal sehingga kualitas layanan semakin meningkat.

Actions (login required)

View Item